Hari Santri 2025 membuka lembar baru bagi penguatan hubungan antara pesantren dan negara. Momentum ini tidak sekadar peringatan seremonial melainkan tanda bahwa urusan kelembagaan pesantren mendapat perhatian struktural yang lebih besar.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat persetujuan nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 pada 21 Oktober 2025. Surat ini memberi izin prakarsa untuk menyusun perubahan peraturan presiden sehingga pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menempati landasan hukum yang jelas. Tahapan administrasi dan regulasi selanjutnya menjadi kunci agar penguatan kelembagaan itu terwujud secara resmi.
Langkah pemerintahan berupa persetujuan prakarsa ini merupakan penguatan kelembagaan yang memberi pengakuan formal dan jalur koordinasi baru bagi pesantren. Sebelumnya, urusan pesantren melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sehingga, keputusan terbaru melanjutkan dan memperkuat kesinambungan pengurusan yang sudah berjalan.
Kiai dan pengelola pesantren merespons kebijakan ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluang muncul dari kemungkinan peningkatan akses anggaran, program pelatihan, dan jaringan kemitraan. Tantangan datang dari kebutuhan implementasi kebijakan yang partisipatif dan sensitif terhadap karakter pesantren sebagai institusi pendidikan dan sosial yang berakar pada tradisi.
Tantangan Nyata Dunia Pesantren
Pesantren berada pada persimpangan tradisi dan modernitas. Peran sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat memang sudah berjalan. Namun, tantangan yang dihadapi tak kalah pelik. Persoalan pendanaan, misalnya, menjadi beban utama bagi banyak pesantren, terutama yang pengelolaannya swadaya. Alhasil, kondisi fasilitas pendidikan dan akses teknologi masih sangat bervariasi antara pesantren besar dan pondok kecil di pelosok.
Belum lagi tentang legalitas serta pendataan kelembagaan yang juga menjadi pekerjaan rumah. Di antaranya, ribuan pesantren belum teregister secara resmi sehingga akses terhadap program pemerintah, sertifikasi guru, dan bantuan infrastruktur menjadi terhambat (NU Online 2025). Fungsi ganda pesantren sebagai pusat keagamaan sekaligus agen ekonomi sosial menuntut kapasitas manajerial yang tidak selalu tersedia di tingkat pengelola.
Kemudian, kiai dan pengurus perlu mendapat pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan, dan literasi digital. Hal ini agar lembaga dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas pendidikan tradisional. Tantangan global yang meliputi arus informasi cepat dan perubahan pasar kerja menuntut inovasi kurikulum yang relevan sekaligus penghormatan pada tradisi.
Pemerintah sudah menunjuk jalur untuk memperkuat perhatian terhadap pesantren. Akan tetapi, suksesnya transformasi bergantung pada kolaborasi yang nyata antara negara, lembaga pendidikan tinggi, dan komunitas pesantren sendiri.
Adapun prioritas yang perlu mendapat perhatian meliputi pembenahan data kelembagaan, akses pembiayaan terarah, sertifikasi pendidik berbasis kompetensi, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas pesantren. Semua upaya itu harus menjaga ruh ilmiah dan spiritual yang menjadi fondasi pesantren.
Posisi Strategis Pesantren Hari Ini
Sebelumnya, usulan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren telah melalui perjalanan panjang sejak 2019 pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kementerian Agama kembali mengajukan proposal serupa kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dan 2023, ketika Yaqut Cholil Qoumas memimpin kementerian tersebut. Upaya tersebut berlanjut hingga 2024 di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ikhtiar ini menandai kesinambungan komitmen untuk memperkuat kelembagaan pesantren di tingkat nasional.
Hingga akhirnya, mendapatkan persetujuan presiden. Setelah surat persetujuan ini, pesantren akan mendapat jalur koordinasi yang lebih jelas bila penguatan kelembagaan menjadi keputusan final. Sehingga, perhatian personalia dan alokasi anggaran untuk pesantren bisa lebih fokus dan terarah.
Penguatan struktur memberi legitimasi tambahan bagi pesantren untuk mengembangkan peran di bidang pendidikan formal dan nonformal sekaligus memperluas kontribusi sosial ekonomi. Pesantren menempati posisi strategis sebagai laboratorium moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda Indonesia. Nilai tersebut relevan dalam agenda pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan platform kelembagaan yang lebih kuat, pesantren berpeluang menjadi mitra utama pemerintah dalam pengembangan kurikulum vokasional yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja, program kewirausahaan sosial, serta program pelatihan kepemimpinan bagi santri.
Posisi ini memberi tanggung jawab tambahan kepada pesantren untuk mampu mengartikulasikan peran tradisi ke dalam praktek yang produktif dan relevan. Untuk itu, perlu adanya aturan pelaksana yang jelas dan mekanisme partisipatif yang memberi ruang bagi suara kiai serta komunitas pesantren dalam penyusunan kebijakan. Hanya dengan mekanisme yang inklusif dan penghormatan terhadap keunikan pesantren, rekognisi kelembagaan dapat berbuah perubahan yang berkelanjutan.
Peluang dan Langkah Nyata
Penguatan status kelembagaan membuka beberapa peluang konkret. Pertama, peluang peningkatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan manajemen, sertifikasi tenaga pendidik, serta akses terhadap hibah penelitian terapan. Praktik baik yang sudah muncul di beberapa pesantren meliputi pengembangan unit usaha mandiri yang memberi pendapatan berkelanjutan serta integrasi pembelajaran literasi digital dalam kurikulum.
Kedua, peluang kolaborasi antara pesantren dan perguruan tinggi serta sektor swasta. Kolaborasi seperti program magang untuk santri, riset terapan tentang pendidikan pesantren, serta inkubator wirausaha pesantren akan menjembatani jurang antara ilmu agama dan keterampilan produktif.
Ketiga, peluang pemberdayaan komunitas melalui program kewirausahaan sosial yang dikelola pesantren bersama alumni. Program semacam itu mampu meningkatkan kesejahteraan santri dan warga sekitar sembari menjaga nilai-nilai solidaritas sosial. Langkah nyatanya mencakup penyusunan roadmap nasional penguatan pesantren yang partisipatif, pembentukan skema pembiayaan yang transparan, serta program evaluasi berkala berbasis indikator kualitas pendidikan dan tata kelola.
Kepemimpinan pesantren harus diberi ruang belajar manajerial, sedangkan kebijakan publik perlu dirancang sensitif terhadap keragaman model pesantren. Dengan sinergi ini, rekognisi negara menjadi katalis bukan sekadar simbol.
Akhirnya, penguatan ini bukan akhir dari perjuangan melainkan tahap baru tanggung jawab bersama agar kebijakan benar-benar terasa pada peningkatan kualitas pendidikan, tata kelola, dan kesejahteraan civitas pesantren. Hari Santri 2025 memberi momentum bagi pesantren untuk memperteguh peran sebagai pusat pendidikan karakter dan mitra strategis negara dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Share this content:
Post Comment