Ribut-ribut soal Presiden Prabowo yang menapakkan kaki di karpet merah Board of Peace (BoP) tempo hari memang jadi bahan obrolan yang sengit. Ada yang langsung pasang badan seolah Indonesia sudah pasti jadi juru selamat. Tapi ada juga yang dahi berkerut, curiga kita sedang diajak main “kucing-kucingan” oleh panggung internasional. Kabar soal kursi permanen dengan tiket Rp16,7 triliun pun jadi bumbu sedap. Ya… meski Pak Purbaya di Kemenkeu sudah wanti-wanti kalau itu barang belum tentu jadi diketuk. Belum lagi kalau harus menguras kantong APBN kita yang sudah banyak lubangnya.
Sebenarnya, riuh rendah ini wajar saja. Di satu sisi, kita ingin Indonesia punya nama, tidak cuma jadi penonton di pinggir lapangan saat Gaza luluh lantak. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was: apakah kita sedang menjemput solusi, atau jangan-jangan cuma jadi pemanis di meja makan orang lain? Rakyat kita kan memang paling perasa kalau soal Palestina. Jadi, wajar kalau urat leher mendadak tegang saat melihat pemimpinnya duduk satu lingkaran dengan pihak yang selama ini kita protes keras.
Keriuhan ini sebenarnya cermin dari kerinduan kita akan peran Indonesia yang konkret. Kita lelah melihat resolusi PBB yang cuma jadi tumpukan kertas, tapi kita juga tidak ingin harga diri konstitusi kita tergadai demi posisi yang masih remang-remang. Ini bukan sekadar soal menjadi membernya Pak Trump di lembaga barunya. Tapi, ini soal bagaimana ruh politik luar negeri kita yang “Bebas Aktif” itu bisa benar-benar terasa detaknya di tengah penderitaan warga Gaza.
Ijtihad Realis di Tengah Kabut Ideologi
Langkah Prabowo ini sebenarnya sedang menari di antara dua kutub. Misal pakai pembacaan dari Realisme ofensif ala John J. Mearsheimer, negara diasumsikan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Di situ, keamanan dan pengaruh hanya bisa terjaga dengan cara masuk ke pusat permainan, bukan berdiri di pinggir sambil berharap moralitas didengar. Dari sudut pandang ini, Prabowo lagi pakai offensive diplomacy. Sederhananya, memilih duduk di dalam ruangan meski penuh asap dan aktor bermuka ganda. Sebab, kalau berteriak dari luar pagar nyaris tak pernah mengubah arah sejarah.
Namun pembacaan ini tidak berdiri sendiri. Realisme klasik ala Hans J. Morgenthau, misalnya, langkah tersebut justru mengandung risiko etis dan politis yang tidak kecil. Morgenthau mengingatkan bahwa politik internasional bukan semata soal kekuatan, tetapi juga soal prudence, kebijaksanaan moral dalam menggunakan kekuasaan.
Jika kalkulasi kepentingan lebih berat daripada kejelasan sikap normatif, diplomasi ofensif bisa berubah menjadi kompromi berlebihan yang mengaburkan garis antara strategi dan pembiaran. Di titik inilah, kehadiran Indonesia di meja Board of Peace tidak hanya diuji efektivitasnya, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga batas antara realisme dan nurani.
Mempertanyakan Sosok Trump
Memang, ada yang unik di meja BoP ini. Selain tidak diulemi (undangan) Palestina, sosok Donald Trump kabarnya didapuk jadi ketua seumur hidup. Di titik ini, kita tidak sedang berhadapan dengan negara dalam pengertian klasik, melainkan dengan seorang transnational political actor. Adalah figur politik lintas-negara yang kekuasaannya tidak sepenuhnya bertumpu pada mandat kenegaraan, tetapi pada jejaring ekonomi, simbol politik global, dan pengaruh personal. Jika kelak Trump tak lagi menjabat Presiden AS, ia mewakili otoritas apa? Mengingat rekam jejaknya yang business-oriented, kita patut bertanya-tanya apakah BoP ini murni misi suci kemanusiaan atau justru sebuah firma besar yang sedang menegosiasikan “lahan” masa depan.
Namun, di sinilah muncul paralel yang kerap mengusik ingatan sejarah, ialah Perjanjian Hudaibiyyah. Tentu, perbandingan keputusan Prabowo ini sama sekali bukan bermaksud menyamakan konteks, apalagi menyetarakan figur. Nabi Muhammad berada dalam posisi kenabian dan moral yang tak ada bandingnya dengan aktor politik mana pun hari ini. Hanyalah ada satu benang tipis: langkah kompromi strategis kerap memantik penolakan dari barisan sendiri.
Hudaibiyyah adalah perjanjian yang secara kasat mata merugikan kaum Muslim, bahkan menuai protes sebagian sahabat. Tetapi justru di titik itu, Nabi membuka ruang dakwah, konsolidasi kekuatan, dan legitimasi politik yang sebelumnya tertutup rapat. Nah, dalam konteks Davos, Prabowo, seperti halnya Nabi pada masanya, tidak luput dari kontra rakyatnya sendiri. Bukan karena langkah itu pasti salah, tetapi karena maknanya memang belum sepenuhnya terbaca oleh waktu. Prabowo juga bukan bagian Palestina itu sendiri.
Bedanya, di Davos ini kita sedang menguji Neoliberal Institusionalism dalam versi yang lebih ekstrem. Kita bertaruh bahwa dengan bergabungnya kekuatan Muslim besar seperti Saudi dan Uni Emirat Arab di dalam BoP, Indonesia bisa membentuk blok penekan dari dalam. Harapannya, koalisi ini dapat menjadi rem bagi ambisi sepihak. Namun pertanyaannya tetap menggelayut: apakah aturan mainnya adil, atau suara kita hanya akan menjadi pelengkap hiasan meja?
Antara Angka Triliunan dan Jerit di Reruntuhan
Lalu soal uang Rp16,7 triliun itu, Pak Purbaya mungkin sedang pusing tujuh keliling menghitung neraca. Tapi di balik perdebatan angka, ada pernyataan Benjamin Netanyahu yang baru-baru ini bikin telinga merah: Gaza tetap tidak akan menjadi milik Palestina. Pernyataan ini seperti siraman air es di tengah hangatnya obrolan damai Davos. Kalau sang lawan bicara sudah mematok pagar beton sejak awal, lalu apa yang sebenarnya para anggota BoP rundingkan?
Salah satu butir roadmap Board of Peace menekankan rekonstruksi pasca-konflik dan tata kelola ekonomi transisional. Namun, Gaza kerap diperlakukan seolah ruang kosong yang siap diisi ulang. Di sinilah kegelisahan publik menemukan pijakannya. Sebab rekonstruksi tanpa kejelasan kedaulatan sering kali hanya mengganti puing dengan pagar baru.
Jangan sampai kita membayar triliunan hanya untuk duduk menonton sebuah skenario di mana kedaulatan Palestina justru terkunci rapat. Karena geopolitik sering kali terjebak pada angka, status keanggotaan, dan akses ekonomi. Kita bicara soal pembangunan pelabuhan atau rekonstruksi kota seolah-olah Gaza adalah proyek properti di pinggir Jakarta. Padahal, fokus utama kita seharusnya bukan pada siapa yang memegang kendali atas dana triliunan itu, melainkan bagaimana dana tersebut bisa menghentikan genosida.
Hak-hak dasar warga sipil mulai dari anak-anak yang kehilangan masa bermain hingga perempuan dan lansia yang rumahnya rata dengan tanah, tidak bisa dibeli dengan status “anggota permanen”. Jika investasi kita tidak mampu meruntuhkan ketegaran hati Netanyahu, maka diplomasi triliunan ini hanya akan menjadi catatan kaki yang pahit getir.
Ruh Kemanusiaan di Tengah Kontrak Politik
Pada akhirnya, langkah diplomasi ini akan diuji oleh waktu, bukan oleh retorika di podium. Kita boleh saja berdiskusi soal teori Hubungan Internasional atau strategi “Hudaibiyyah” ala modern, tetapi jangan sampai kita kehilangan ruh utamanya. Kemanusiaan bukan variabel sampingan dalam politik internasional; ia adalah jantungnya.
Langkah Indonesia bersama negara-negara Muslim lainnya di Board of Peace harus menjadi benteng bagi hak warga sipil. Kita bergabung bukan untuk memutihkan pendudukan, melainkan untuk memastikan tidak ada lagi darah yang tumpah atas nama ego kekuasaan.
Kita merindukan diplomasi yang punya perasaan. Diplomasi yang saat menandatangani piagam di Davos, jemarinya ikut merasakan perihnya luka warga di Tepi Barat dan Gaza. Status permanen atau tidak, bayar triliunan atau tidak, yang paling ditunggu oleh dunia—dan oleh rakyat Indonesia—adalah keberanian untuk memastikan bahwa kemerdekaan Palestina dan perlindungan bagi anak-anak serta perempuan di sana bukan lagi sekadar bumbu pidato. Sebab, di atas segala teori politik dan ambisi bisnis para aktornya, hak manusia untuk hidup merdeka dan selamat adalah hukum tertinggi yang tak bisa dikompromikan.
Share this content:
Post Comment